Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ULBI

Profil PPID

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 dijelaskan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Merujuk pada hal tersebut, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) adalah institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI), yang merupakan anak Perusahaan dari PT Pos Indonesia (Persero), salah satu bentuk Badan Publik yang berkewajiban untuk menjalankan sesuai dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2008.

ULBI berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Di samping itu, ULBI juga harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Sebagai upaya nyata untuk menjalankan kewajiban tersebut, ULBI telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam bentuk Surat Keputusan Rektor. Pejabat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi publik. Aktivitas utama PPID adalah memberikan Layanan Informasi Publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Visi dan Misi

Visi

Mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan secara cepat, tepat, dan akurat.

Misi

• Meningkatkan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan aktivitas ULBI;
• Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas dan akuntabel;
• Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat;
• Meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan profesionalisme sumber daya manusia pengelola informasi;
• Memperkuat jaringan pelayanan informasi dan dokumentasi di bidang Pendidikan Tinggi.

Kontak PPID

Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (​YPBPI)

Jalan Sariasih No. 54, Sarijadi, Bandung 40151, Jawa Barat, Indonesia

Lihat di Google Maps

Struktur PPID

Klik di sini untuk melihat Struktur PPID

Tugas dan Wewenang

Tugas PPID :

• Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
• Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
• Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
• Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik di perusahaan;
• Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
• Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
• Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
• Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
• Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
• Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Informasi;

Wewenang PPID :

• Menetapkan kebijakan dan laporan layanan informasi publik;
• Menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
• Menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan;
• Melakukan koordinasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;

Informasi Publik

Regulasi PPID

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
• SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
• SOP Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
• SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
• SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Informasi Berkala

• Profil
• Visi dan Misi
• Makna Logo
• Dewan Penyantun
• Struktur Organisasi
• Penghargaan
• Pimpinan Universitas
• LHKPN pimpinan tertinggi
• Mars ULBI
• Akreditasi PT dan Prodi

Informasi Keuangan

• Laporan Keuangan Hasil Audit (2022)

Informasi Akademik

• Kalender Akademik
• Layanan Akademik

Informasi Kemahasiswaan & Pengembangan Karir

• Organisasi Mahasiswa
• Beasiswa
• Pengembangan Karir

Informasi Dosen

• Dosen
• Panduan Pengisian SISTER Dosen

Informasi Hukum

• Peraturan dan Keputusan Rektor

Informasi Tersedia Setiap Saat

• Daftar Informasi Publik

Dokumen Kerja Sama

• Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS)

Formulir

• Permintaan Informasi Publik
• Pengajuan Keberatan Informasi
• Pernyataan Keberatan

Informasi Serta Merta

• Layanan Admisi
• Surat Edaran Rektor
• Berita Kegiatan

Standar Pelayanan

Maklumat

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

1. Menyelenggarakan layanan informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Menyediakan informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung layanan informasi yang memadai;
4. Memberikan kemudahan akses informasi publik melalui media yang efektif dan efisien;
5. Melayani permintaan informasi publik dengan tanggap dan tepat waktu;
6. Menyiapkan petugas pelayanan informasi yang kompeten dan berdedikasi;
7. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja internal dalam pelayanan informasi publik;
8. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Prosedur Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi

1. Pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID, apabila PPID:
   1. menolak memberikan informasi publik yang bersifat terbuka;
   2. tidak menyediakan informasi secara berkala;
   3. tidak menanggapi permohonan informasi publik;
   4. tidak menanggapi permohonan sebagaimana yang diminta;
   5. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
   6. penyampaian informasi publik melebihi waktu yang ditentukan.
2. Pengajuan keberatan disampaikan secara tertulis;
3. Petugas PPID mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan;
4. Petugas PPID memberikan salinan formulir keberatan kepada pemohon informasi publik sebagai tanda terima pengajuan keberatan;
5. PPID memberikan tanggapan atas keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keberatan;
6. Pemohon informasi publik yang tidak menerima keputusan Atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan.

SOP Layanan Informasi Publik ULBI

1. Penyediaan dan penyampaian informasi publik berlangsung selama 10 (sepuluh) hari kerja;
2. PPID memberikan informasi yang dimohonkan sebelum batas waktu yang telah ditentukan berakhir;
3. dalam hal PPID belum dapat memberikan informasi yang dimohon dalam waktu, penyediaan dan penyampaian informasi melebihi waktu yang ditentukan, PPID mengajukan perpanjangan waktu kepada pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
4. dalam hal informasi publik yang dimohon, baik sebagian atau seluruhnya tidak diberikan pada saat permohonan dilakukan, PPID melalui staf yang menangani pelayanan informasi wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi;
5. pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima;
6. pemberian informasi publik sebagaimana dimaksud angka 5 dilakukan sesuai dengan waktu penyediaan yang telah ditetapkan di dalam pemberitahuan tertulis;
7. dalam hal PPID belum dapat memberikan informasi publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan, PPID melalui staf yang menangani pelayanan informasi memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya;
8. perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan tidak dapat diperpanjang lagi;
9. dalam hal permohonan informasi publik ditolak, PPID melalui staf yang menangani pelayanan informasi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaan dengan surat PPID tentang penolakan permohonan informasi yang paling sedikit memuat: nomor pendaftaran; nama; alamat; nomor telepon/email; informasi yang dibutuhkan; keputusan pengecualian dan hasil uji konsekuensi;
10. dalam hal pemohon informasi publik bermaksud untuk melihat dan mengetahui informasi publik dan/atau meminta salinan informasi publik, PPID wajib:
    1. mengoordinasikan dan memastikan pemohon informasi publik mendapatkan akses untuk melihat informasi publik yang dibutuhkan di tempat yang memadai untuk membaca dan/atau memeriksa informasi publik yang dimohon;
    2. menyampaikan alasan tertulis apabila permohonan informasi publik ditolak; dan
    3. memberikan informasi tentang tata cara mengajukan keberatan beserta formulirnya bila dikehendaki.